Penggunaan Dana Jamkesda Rp104 M di Jatim Terhambat

Minggu, 12 Okt 2008 10:38:07

Surabaya - Niat Pemprov Jatim yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada warga miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) senilai Rp104 milyar menemui hambatan, karena sampai saat ini lembaga pelaksana Jamkesda belum terbentuk.

"Terkait anggaran Jamkesda yang dianggarkan pada APBD 2009, terus terang kami masih bertanya-tanya dasar pengalokasian anggaran itu darimana, karena saat ini Pergub tentang Perda Jamkesda yang kami gagas belum jelas realisasinya seperti apa," ujar anggota Komisi E Rivo Henardus SH. M.Hum di Surabaya, Minggu.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut badan penyelenggara Jamkesda sampai saat ini belum terbentuk padahal syarat pelaksanaan Jamkesda itu harus ada badan penyelenggara Jamkesda daerah itu sudah diatur Perda Jamkesda.

"Kalau badan penyelenggaranya belum terbentuk, siapa otoritas yang menyelenggarakan Jamkesda tersebut," katanya.

Yang kedua, ujar Rivo, adalah masalah pendataan warga yang menerima Jamkesda. "Kita harus berbicara berapa masyarakat Jatim yang sudah 'tercover' oleh Jamkesda kita dan itu belum dilakukan oleh Pemprov Jatim dan kabupaten/kota," katanya.

Menurut Rivo, Komisi E sudah menugaskan Dinkes terkait dengan "sharing" anggaran ke kabupaten/kota, karena tidak mungkin seluruhnya dibebankan kepada APBD Provinsi.

"Sampai sekarang belum jelas bagaimana kelanjutan pembahasan dengan kabupaten/kota, tahu-tahu sudah dianggarkan," katanya.

Dia takut kalau dananya tiba-tiba sudah dianggarkan nanti kasusnya seperti Badan Pelaksana JPKM. "Bapel JPKM yang sudah dibubarkan itu pelaksanaannya tidak efektif, padahal semangatnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin," katanya.

Menurut Bacaleg Partai Demokrat dari Dapil I nomer urut enam tersebut, Komisi E dalam waktu dekat akan meminta penjelasan dari dinas terkait.

"Kami dapat alokasi dari Panmus tanggal 29 Oktober hingga 2 Nopember ada rapat dengan mitra kerja termasuk dengan Bappeda terkait dengan alokasi anggaran Jamkesda," katanya.

Agus Setiawan

teks foto: Pengobatan untuk para warga miskin dengan program Jamkesda