Tak Mau Janji, Tapi Siap Bekerja dan Melayani Masyarakat

Untuk menjadi wakil rakyat, tak perlu memberi janji hal yang muluk-muluk kepada masyarakat. Tapi yang terpenting dilakukan adalah bekerja dan siap melayani masyarakat. Begitulah prinsip yang dipegang oleh anggota DPRD Jatim yang juga calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Demokrat (PD) untuk daerah pemilihan (dapil) 1 (Surabaya-Sidoarjo), Rivo Henardus SH MHum. Dia pun bertekad memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Berikut ini hasil wawancaranya dalam bentuk tanya (T) – jawab (J).

T: Dalam kondisi sekarang, banyak masyarakat yang sudah merasa jenuh dengan para politisi. Sebagai politisi muda, bagaimana pendapat Anda terhadap anggapan seperti ini?
J: Masyarakat sekarang sudah sangat cerdas. Jadi, mereka bisa tahu wakil rakyat seperti apa yang mereka inginkan. Kalau memang calon legislatifnya dianggap bagus kerjanya, ya…mereka akan dipilih, kalau ndak..ya ditinggal begitu saja.

T: Saat ini dalam pemilihan legislatif, seringkali para bakal calon ribut untuk memperebutkan nomor urut teratas di tiap dapil. Ini dilakukan agar mereka bisa terpilih saat pemilu legislatif pada 2009 mendatang. Pandangan Anda?
J: Menurut saya, saat ini soal nomor urut sudah tidak perlu diributkan lagi. Jika calon yang diajukan punya kapabilitas dan cerdas, maka masyarakat akan memilihnya. Jadi, soal nomor urut dalam pencalegannya, bukan menjadi masalah lagi. Sebab, berapa pun nomor urut sang calon, namun jika dipilih masyarakat dan mendapatkan suara terbanyak, maka dia pasti bisa menjadi anggota dewan. Jadi, tidak perlu khawatir. Kalau kita bekerja dengan benar, pasti masyarakat bisa tahu kerja kita betul atau ndak.

T: Selama menjadi anggota dewan di DPRD Jatim sejak 2004, program-program apa saja yang seharusnya mendapat prioritas untuk dilanjutkan?
J: Selama ini, saya berusaha untuk melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Nah, memang ada beberapa program yang sudah dilaksanakan dan perlu dilanjutkan lagi ke depan. Antara lain prioritas di bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Yang sudah dilakukan antara lain mengawal pembuatan raperda tentang kesejahteraan lansia (lanjut usia), raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anan terhadap kekerasan, upaya rehab gedung sekolah, dan lain-lain.

T: Di bidang pendidikan, menurut Anda apa yang harus menjadi prioritas?
J: Jawa Timur sudah memiliki grand design di bidang pendidikan. Sehingga, saat ini tinggal melanjutkan saja. Misalnya saja untuk anggaran pendidikan yang sebelumnya dianggarkan sebesar 17 persen dari APBD Jatim, maka ke depan harus dinaikkan hingga 20 persen sesuai yang diamanatkan undang-undang. Selain itu, juga melanjutkan perbaikan fasilitas pendidikan, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi. Jika memang belum bisa mencapai 20 persen, minimal kita upayakan 19 persen APBD Jatim untuk bidang pendidikan.

T: Dari pengalaman yang lalu, meski sudah dianggarkan 17 persen APBD Jatim untuk pendidikan, namun masih banyak protes dalam pelaksanaannya. Misalnya saja untuk BOS, ada sekolah yang menaikkan biaya SPP sehingga nyaris dana BOS tidak membuat sekolah menjadi murah. Tanggapan Anda?
J: Memang program pendidikan, masih harus dilakukan pemerataan. Sebab, masih banyak sekolah-sekolah di daerah pelosok yang kondisinyang jelek dan perlu mendapat perhatian serius. Sedangkan soal kasus dana BOS seperti itu, maka hal itu adalah soal kontrol. Jika masyarakat bisa mengawasi, maka pelanggaran-pelanggaran aliran dana BOS itu, bisa diminimalisir. Dan memang, dalam evaluasi penyaluran dana BOS, kadis-kadis di daerah ke depan punya hak untuk melakukan pola pengawasan. Jika ada yang melakukan penyelewengan, maka bisa dikenakan sanksi.

T: Saat ini, tingkat kemiskinan di Jatim masih cukup tinggi.
Di Surabaya saja tahun 2007 angkanya mencapai sekitar 464.000 kepala keluarga (KK). Sedangkan 2008 mencapai hampir dua kali lipat yakni 928.000 KK. Sebagai calon wakil rakyat dari Dapil Surabaya, apa yang Anda tawarkan sebagai solusi?
J: Selama ini banyak program-program pengentasan kemiskinan, sudah dilakukan. Misalnya saja program Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES). Program ini memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat kurang mampu untuk bekerja lewat UKM. Sehingga, nantinya mereka yang mendapat pelatihan bisa bekerja dan mendapatkan uang. Jadi, bukan diberi cuma-cuma. Nah, program seperti ini akan dilanjutkan. Dan sebenarnya masih banyak program-program pengentasan kemiskinan lainnya.

T: Soal kesehatan masyarakat saat ini masih sering dikeluhkan. Seperti layanan kesehatan di rumah sakit pemprov yang meluber, dan biasanya keluarga miskin sering tak mendapat layanan yang layak. Pendapat Anda?
J: Saya melihat bahwa melubernya pasien di rumah sakit pemprov seperti di RS Dr Soetomo itu, karena peran puskesmas kurang optimal. Agar optimal, maka harus ada dropping dana yang cukup ke puskesmas-puskesmas dan rumah sakit di daerah. Selain itu, juga harus ada pembenahan manajemen dan tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis dan paramedis. Jika di puskesmas masyarakat bisa dilayani dengan baik, maka mereka tak perlu datang berobat ke rumah sakit pemprov atau daerah.

T: Harapan Anda sebagai politisi muda terhadap anggapan masyarakat bahwa dunia politik itu jahat dan kotor?
J: Saya paham, saat ini banyak masyarakat yang jenuh dengan adanya pemberitaan para politisi busuk. Namun, saya rasa masih banyak kok politisi yang bagus. Karena itu, sebaiknya masyarakat tidak golput. Sebab, jika mereka menginginkan calon yang pas dengan keinginan mereka, maka mereka harus berpartisipasi memberikan dukungan kepada calon yang dipilihnya. Jadi, gunakan hak pilih Anda pada pemilu nanti. Sekalilagi jangan golput. (nin/adv)



Biodata
Nama: Rivo Henardus SH Mhum
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Juni 1977
Pendidikan:
- SMP St Katarina Surabaya (1992)
- SMAN 14 Surabaya (1995)
- Fakultas Hukum Ubaya (1999)
- Magister Hukum Bisnis Ubaya (2003)
Pengalaman Organisasi : - Pengurus OSIS SMP St Katarina
- Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Vokal Grup Ubaya (1996)
- Pengurus Senat Mahasiswa Ubaya (1996-1997)
- Ketua I Senat Mahasiwa Fakultas Hukum Ubaya (1998)
- Kabiro Hukum Partai Demokrat Jatim (2003-2007)
- Wakil Bendahara Partai Demokrat Jatim (2007)
- Wakil Sekretaris Politik Keamanan Daerah (2008-sekarang)
Jabatan sekarang : Anggota DPRD Jatim dari Partai Demokrat (2004-2009)