Rivo: Sebaiknya Jangan Golput
Senin, 24 November 2008
Jelang Pemilu 2009 angka golput diyakini bakal meroket. Karena itu, peran DPRD propinsi/kabupaten/kota serta Parpol dalam memberikan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan.
Menurut Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Rivo Henardus, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilgub putaran pertama dan kedua, bisa menjadi cermin bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu 2009.
Di putaran pertama, angka golput mencapai 38 persen, sedangkan di putaran kedua hampir 50 persen. Ada beberapa penyebab, beber anggota Komisi E DPRD Jatim itu, yakni pemilih yang terdata ternyata tidak mendapatkan kartu pemilih atau undangan nyoblos, pencoblosan bertepatan dengan hari kerja, serta pendidikan politik masyarakat masih kurang.
Untuk poin terakhir itu, DPRD sebagai lembaga legislatif alias wadah para kader Parpol wajib memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat tidak menjadi apatis terhadap Pilkada dan Pemilu. Bila dilihat secara kelembagaan, DPRD memang sudah melakukan peran itu. �Tapi secara individu anggota dewan juga semestinya berbuat serupa,� katanya. Misal saja, dia mencontohkan, ketika jaring aspirasi masyarakat (jasmas), semua memanfaatkannya untuk menemui para konstituen.
�Lewat jasmas, anggota dewan menyampaikan apa saja yang selama ini sudah dilakukan dewan kepada masyarakat,� tambahnya.
Peran parpol pun harus optimal, apalagi ketika Daftar Calon Tetap (DCT) sudah diumumkan KPU. (aya)
teks foto: Tak bersuara atau tak memilih tidak baik. Diam banyak artinya, maka gunakan hak suara Anda.
Menurut Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Rivo Henardus, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilgub putaran pertama dan kedua, bisa menjadi cermin bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu 2009.
Di putaran pertama, angka golput mencapai 38 persen, sedangkan di putaran kedua hampir 50 persen. Ada beberapa penyebab, beber anggota Komisi E DPRD Jatim itu, yakni pemilih yang terdata ternyata tidak mendapatkan kartu pemilih atau undangan nyoblos, pencoblosan bertepatan dengan hari kerja, serta pendidikan politik masyarakat masih kurang.
Untuk poin terakhir itu, DPRD sebagai lembaga legislatif alias wadah para kader Parpol wajib memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat tidak menjadi apatis terhadap Pilkada dan Pemilu. Bila dilihat secara kelembagaan, DPRD memang sudah melakukan peran itu. �Tapi secara individu anggota dewan juga semestinya berbuat serupa,� katanya. Misal saja, dia mencontohkan, ketika jaring aspirasi masyarakat (jasmas), semua memanfaatkannya untuk menemui para konstituen.
�Lewat jasmas, anggota dewan menyampaikan apa saja yang selama ini sudah dilakukan dewan kepada masyarakat,� tambahnya.
Peran parpol pun harus optimal, apalagi ketika Daftar Calon Tetap (DCT) sudah diumumkan KPU. (aya)
teks foto: Tak bersuara atau tak memilih tidak baik. Diam banyak artinya, maka gunakan hak suara Anda.
0 komentar:
Posting Komentar