Jatim Punya Dana AIDS Rp 4 Triliun, DPRD Kaget

Wednesday, 19 November 2008

Surabaya - Surya-Diam-diam Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim punya dana melimpah
untuk program pencegahan HIV/AIDS dan Tuberculosis (TBC). Nilainya mencapai 345
juta dolar AS atau setara dengan Rp 4,07 triliun (dengan kurs Rp 11.800 per
dolar AS). Dana yang tidak pernah dilaporkan ke DPRD Jatim ini mengalir bertahap
ke Dinkes Jatim sejak 2007 hingga berakhirnya program, Maret 2010.

“Kami kaget, kenapa tidak pernah ada laporan masuk (ke DPRD Jatim). Tapi kami
juga sekaligus senang. Dengan bantuan dana besar ini, Jatim akan bisa menangani
HIV/AIDS dan TBC secara lebih komprehensif,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim,
Saleh Ismail Mukadar, Selasa (18/11).

Kabar tentang dana hibah itu didengar dari dr Ansarul, perwakilan Global Fund,
sebuah lembaga peduli HIV/AIDS dan TBC yang bertamu ke Komisi E kemarin. Lembaga
yang berkedudukan di Jakarta inilah yang menjadi penyalur dana hibah ke Jatim
tersebut.

Dana itu bersumber dari negara-negara maju, khususnya Amerika dan negara-negara
Eropa. Kedatangan Global Fund ke DPRD Jatim didampingi dr Hudoyo dan para staf
pelaksana program pengendalian HIV/AIDS dari Dinkes Jatim.

Saat menerima kunjungan itu, Komisi E sempat bingung saat ditanya seputar
partisipasi mereka terhadap program pencegahan penyakit mematikan dengan dana
hibah 345 juta dolar itu. Maklum, mereka tak pernah menerima laporan soal dana
tersebut.

Anggota Komisi E Rivo Henardus sempat tak percaya mendengar bilangan 345 juta
dolar. Ia pun bertanya untuk meyakinkan pendengarannya, 345.000 atau 345 juta
dolar AS. “Ternyata, yang benar memang 345 juta dolar AS. Ya, ini sangat besar,”
kata Rivo.

Nilai Rp 4,07 triliun ini hampir mencapai nilai total APBD Jatim 2008 yang
berkisar Rp 5,6 triliun. Pemakaian dana hibah itu direncanakan untuk empat
tahun, 2007-2010. Itu berarti plafon anggaran tiap tahunnya Rp 1 triliun.
Bandingkan dengan anggaran Dinkes Jatim dari APBD 2008 yang nilainya hanya Rp 94
miliar.

Dr Hudoyo dari Dinkes Jatim yang mendampingi perwakilan Global Fund ke DPRD
Jatim membenarkan adanya dana hibah itu. Diakui dana itu sudah cair beberapa
termin, sesuai kegiatan dinkes sejak 2007. Hudoyo tidak ingat pasti angkanya.
“Yang jelas, kami selalu membuat laporan tertulis ke Biro Kesra setiap tiga
bulan,” katanya.

Anehnya, Dr Budi Rahayu MPH, Kasubdin Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2P PL) Dinkes Jatim, saat dikonfirmasi pada Selasa
(18/11) malam membantah nilai hibah Rp 4,07 triliun itu.

Awalnya Surya menghubungi Kepala Dinkes Jatim Iwan Muljono MPH. Namun, ia tak
bersedia memberi keterangan tentang dana itu dengan alasan tak ingat detailnya.
Ia lalu mengarahkan untuk menanyakan urusan dana hibah itu kepada Dr Budi Rahayu
MPH.

Saat dihubungi, Budi Rahayu membantah dana hibah diterima Dinkes Jatim Rp 4
triliun. “Waduh nggak segitu, bukan Rp 4 triliun, kalau Rp 4 miliar iya,” ujar
Budi. Meski demikian ia membenarkan Dinkes menerima dana hibah dari Global Fund
sebagai bantuan bagi upaya penanggulangan HIV/AIDS jangka panjang hingga 2010.

Diminta Terbuka
Terkait masalah ini, Komisi E DPRD Jatim meminta Dinkes dan Biro Kesra Pemprov
Jatim terbuka bila menerima program kerjasama seperti itu. Sebab jika program
itu tidak sukses, apalagi sampai bermasalah, Jatim yang akan terkena dampak dan
donatur tidak akan percaya lagi pada Jatim. “Saya minta laporan tiga bulanan
disampaikan kepada kami. Saya juga akan minta Kesra menyampaikan laporan,” tegas
Saleh.

Kecenderungan tidak transparan ini tidak hanya terjadi di Jatim. Menurut
perwakilan Global Fund dr Ansarul, dari 10 provinisi yang mendapat bantuan,
sebagian besar cenderung menutup program itu dari instansi lain. “Di daerah
lain, malah ada yang kepala daerah (gubernur)-nya tidak tahu kalau dinkes-nya
terima hibah,” jelas Ansarul.

Rivo Henardus yang mendampingi Saleh menambahkan, dana hibah itu harusnya bisa
digunakan untuk membuat program-program yang integral. Mulai program pencegahan,
penanganan pasien, hingga mengentas masyarakat dari kawasan potensial penularan
AIDS. “Saya contohkan di Manokwari, di sana ada lokalisasi yang dihuni sekitar
seratus PSK asal Jatim. Padahal daerah ini punya angka AIDS sangat tinggi.
Mereka ini sebaiknya didanai agar pulang, lalu dilatih keterampilan dan
dimandirikan,” tutur Rivo.

Secara terpisah, Sekjen Forum Masyarakat Peduli AIDS Jatim Esthi Susanti menilai
program pengentasan HIV/AIDS di Jatim saat ini belum fokus. Belum ada terobosan
nyata untuk pencegahan dan penanggulangan seperti telah dilakukan DKI Jakarta,
Jawa Barat, dan Bali.

Padahal, lanjut Direktur Eksekutif Yayasan Hotline Surabaya ini, dalam
penanggulangan AIDS Jatim pernah leading. Bahkan Jatim menjadi pioner untuk
membuat peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan HIV pada 2004.

“Perda ini sempat diikuti 100 lebih kabupaten dan kota serta tujuh provinsi yang
membuat perda serupa. Tapi Jatim tak pernah mengimplementasikan perda itu,” kata
mantan wartawan ini, Selasa malam.

Lemahnya program penanggulangan AIDS ini karena kurang fokusnya kepemimpinan dan
manajemen sehingga memengaruhi sistem kerja yang kurang sistematis, terukur, dan
terarah. Salah satunya berpengaruh terhadap minimnya penyediaan obat seperti
antiretroviral (ARV) atau kurangnya sarana untuk penanggulangan HIV/AIDS.

Padahal penyediaan obat dan sarana yang memadai adalah gerakan nyata untuk
memutus penularannya. Selain juga upaya pendekatan intensif ke masyarakat dan
penambahan tenaga relawan untuk menyadarkan dan menanggulangi HIV/AIDS. Dengan
adanya dana triliunan rupiah, Esthi berharap dana itu digunakan sesuai jalurnya.
ian/rey/uus

Sumber :
http://www.surya.co.id/web/Berita-Utama/Jatim-Punya-Dana-AIDS-Rp-4-Triliun-DPRD-\
Kaget.html