PJTKI Nakal Harus Diumumkan

Ketenagakerjaan

Surabaya, Kompas - Maraknya kasus penipuan terhadap calon tenaga kerja Indonesia di Jawa Timur dikarenakan dinas tenaga kerja baik di kabupaten/kota tidak transparan. Mestinya perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang nakal dan yang bagus harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jatim Rofi' Munawar, Selasa (16/5), mengatakan, disnaker kabupaten/kota berkewajiban mengumumkan PJTKI yang layak dipilih oleh calon TKI. "Jika ada PJTKI yang tidak layak, disnaker juga harus berani merekomendasikan pencabutan izin usaha ke Departemen Tenaga Kerja," katanya.

Anggota Komisi E Rivo Henardus mengemukakan, kasus batalnya keberangkatan 381 calon TKI dari PJTKI Prayogo Prayogo harus segera mendapatkan penanganan dan pemantauan ke lapangan. Apabila dari hasil temuan nanti terjadi pelanggaran, harus ada sanksi yang diberikan. "Jika perlu, dicabut izin usahanya atau diberikan sanksi lain yang sesuai dengan aturan," ujarnya Evaluasi berkala

Secara terpisah, Pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) Wellem Elimkusumah mengatakan, disnaker tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus melakukan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi selanjutnya diumumkan secara transparan kepada masyarakat sehingga calon TKI tahu persis PJTKI yang akan menempatkan ke luar negeri.

"Selama ini penilaian terhadap PJTKI terutama menyangkut sarana dan fasilitas pendukung, seperti tempat pelatihan dan penampungan, kurang rutin dilakukan," kata Wellem. Ia juga yang mengakui, di Jatim ada PJTKI nakal, artinya menjalankan proses penempatan menyimpang dari prosedur dan aturan main.

Tindakan PJTKI nakal cederung mencoreng PJTKI keseluruhan. Saat ini PJTKI yang terdaftar sebagai anggota Apjati Jatim berjumlah 50 perusahaan dan ada sekitar 25 PJTKI yang tidak tercatat sebagai anggota organisasi tersebut. (LIA/ETA)

Teks Foto: TKW Indonesia yang nekad menuruni apartemen karena tak tahan disiksa majikannya di Singapura.