Tarik Ulur Wajar Dikmen 12 Tahun

08 Nopember 2007
Anggaran Rp 210 Miliar Kelewat Besar

SURABAYA - Rencana Diknas Jatim mencanangkan program wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen) 12 tahun pada 2008 dengan estimasi anggaran Rp 210 miliar, mendapat tanggapan beragam dari kalangan DPRD Jatim. Sebagian menyatakan mendukung, sebagian lainnya pesimis terhadap keberhasilan program tersebut.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim, Rivo Henardus saat dikonfirmasi Rabu (7/11) mengaku tidak bakal menyetujui program Wajar Dikmen 12 tahun tersebut, sebelum ada pemaparan dari Diknas tentang keberhasilan program Wajar Diknas 9 tahun yang telah dilaksanakan. “Kalau hasil laporan kinerja Dikdas 9 tahun belum memuaskan, kita tinjau ulang usulan tersebut,” katanya.
Sebab, lanjut Rivo, anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk alokasi program yang lebih urgen. Misalnya, untuk program peningkatan pendidikan yang membutuhkan anggaran lebih supaya tidak terbengkalai atau untuk program Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD). Apalagi di beberapa daerah PAUD itu masih banyak yang diselenggarakan di rumah-rumah penduduk.
Apakah Rp 210 miliar untuk Wajar Dikmen 12 tahun tidak terlalu besar? Politisi PD itu menyatakan hal itu normatif. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan 38 kabupaten/kota yang ada di Jatim, hal itu agak rasional. Tapi buru-buru dia menegaskan kalau dirinya tidak mau terjebak pada kata-kata setuju. “Saya belum menyatakan setuju atau tidak dengan anggaran itu,” tukasnya.
Ditambahkan, tolak ukur keberhasilan Wajar Dikdas 9 tahun itu bisa dilihat dari tingkat kepersertaan anak didik. Secara umum memang belum bisa dikatakan berhasil. Sebab, masih ada daerah-daerah terpencil yang hingga kini belum bisa menikmati akses pendidikan.
“Terbukti, angka buta huruf di Jatim masih sangat tinggi,” beber Rivo. “Kalau belum berhasil ya lebih baik kita selesaikan dulu program wajar Dikdas 9 tahun itu pada 2008 mendatang.”
Terpisah, anggota Komisi E lainnya, Dra Hj Masruroh Wahid MSi menyatakan mendukung dengan rencana pencanangan Wajar Dikmen 12 Tahun. Alasannya, program tersebut adalah suatu keniscayaan yang bisa dilakukan Jatim.
Bahkan, alokasi anggaran untuk program tersebut membutuhkan Rp 210 miliar dinilai sebagai sesuatu yang wajar. “Itu program yang cukup bagus dan perlu didukung,” tambahnya.
Ketua Muslimat Jatim ini juga sepakat jika program ini diprioritaskan untuk SMK daripada SMA. Alasannya, pengangguran intelektual di Jatim cukup tinggi. Sehingga perlu ada terobosan untuk mengurangi masalah tersebut.
“Diharapkan program ini bisa menjadi inovasi untuk mengurangi jumlah pengangguran intelektual. Karena SMK itu tempat mencetak tenaga-tenaga yang siap kerja dan siap pakai,” jelas Masruroh.
Selain itu politisi asal PKB itu meminta agar seluruh SKPD di lingkungan Pemprov senantiasa membudayakan buat laporan berkala per triwulan dari keberhasilan kinerja terkait penggunaan uang rakyat.
“Dengan adanya laporan berkala maka dewan akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja penggunaan uang rakyat,” pungkas Masruroh.(ud) Duta masuarakat