Guru Tidak Tetap Minta 80 Persen Anggaran
republika Newsroom
Rabu, November 2008 pukul 13:42:00 Font Size A A A EMAIL PRINT Facebook
SURABAYA -- Persatuan Guru Tidak Tetap (GTT) Jatim meminta 80% persen dari total anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk kesejahteraan GTT dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pendidikan, serta biaya anak miskin yang putus sekolah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan GTT Jatim, Hari Susilo Novi Sutrisno mengatakan, selama ini 80% dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk biaya operasional dinas, dan lain-lain seperti pembangunan gedung fasilitas pendidikan. Sementara sisanya baru dialokasikan untuk kesejahteraan pendidik. "Kami minta pemerintah membalik komposisi anggaran 80% untuk kesejahteraan guru, sisanya untuk operasional dinas," ujarnya.
Dia mengaku, permintaannya itu sudah dilayangkan melalui surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), dan DPRD Jatim.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Hernandus mengatakan, komposisi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam RAPBD Jatim 2009 sebagian telah melekat pada satuan kerja yang melakukan fungsi pendidikan. "Sulit bagi kami mengalokasikan 80% anggaran pendidikan hanya untuk kesejahteraan guru," ujarnya.
Kesejahteraan guru melalui pengangkatan menjadi PNS menurut Rivo sudah diatur oleh Menpan dalam menetapkan kuota CPNS berdasarkan usulan kab/kota. Pemprop Jatim sifatnya hanya memfasilitasi.- tok/ah.
SURABAYA -- Persatuan Guru Tidak Tetap (GTT) Jatim meminta 80% persen dari total anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk kesejahteraan GTT dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pendidikan, serta biaya anak miskin yang putus sekolah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan GTT Jatim, Hari Susilo Novi Sutrisno mengatakan, selama ini 80% dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk biaya operasional dinas, dan lain-lain seperti pembangunan gedung fasilitas pendidikan. Sementara sisanya baru dialokasikan untuk kesejahteraan pendidik. "Kami minta pemerintah membalik komposisi anggaran 80% untuk kesejahteraan guru, sisanya untuk operasional dinas," ujarnya.
Dia mengaku, permintaannya itu sudah dilayangkan melalui surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), dan DPRD Jatim.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Hernandus mengatakan, komposisi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam RAPBD Jatim 2009 sebagian telah melekat pada satuan kerja yang melakukan fungsi pendidikan. "Sulit bagi kami mengalokasikan 80% anggaran pendidikan hanya untuk kesejahteraan guru," ujarnya.
Kesejahteraan guru melalui pengangkatan menjadi PNS menurut Rivo sudah diatur oleh Menpan dalam menetapkan kuota CPNS berdasarkan usulan kab/kota. Pemprop Jatim sifatnya hanya memfasilitasi.- tok/ah.
teks foto: Para pahlawan tanpa tanda jasa minta diperhatikan nasibnya.
0 komentar:
Posting Komentar